Jurnalismalang.com – Bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, pada Kamis (06/03/25), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama Dewan, menggelar Rapat Paripurna perdana, dengan agenda penyampaian 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh sejumlah Fraksi DPRD Kota Malang.
Ditemui usai Rapat Paripurna, Walikota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, sejumlah hal terkait ke-empat Ranperda tersebut akan segera dibahas dengan semua OPD terkait, dan jawabannya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna berikutnya pada 12 Maret 2025.
“Kita persiapkan jawabannya dan akan kita koordinasikan dengan semua OPD, untuk bisa menjawab pandangan umum dari semua Fraksi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Ranperda yang disampaikan oleh Dewan utamanya berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, dimana untuk meningkatkan sektor PAD tersebut, Pemkot Malang memiliki sejumlah strategi yang akan dilakukan, seperti soal regulasi, inovasi dari semua OPD dan lainnya.
(Ketua DPRD Kota Malang saat ditemui usai rapat paripurna)
Terkait pengendalian harga selama Ramadhan, Wahyu mengungkapkan bahwa usai melakukan pengecekan ketersediaan bahan pangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Ia segera menggelar High Level Meeting dan meminta agar hasil pengecekan segera disampaikan kepada Irjen Kemendagri, agar segera dapat mengambil sejumlah langkah antisipasi strategis.
“Pertama kita akan menerapkan kerjasama antar daerah, dan kita kemarin juga tertolong dengan adanya pasar murah Kantor Pos, nah itu saya minta dibuka di pasar-pasar tertentu dan mereka aka berkoordinasi dengan Diskoperindag,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita menyampaikan, kedepannya Ranperda yang sudah disampaikan akan dilakukan pendalaman di Pansus dan ada beberapa langkah yang akan dilakukan, seperti uji publik bersama para stakeholder, dan Ranperda tersebut diharapkan tidak membutuhkan evaluasi yang terlalu banyak.(DnD)