Jurnalismalang.com – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Kerawanan Pilkada serentak Tahun 2024, yang digelar pada Jumat (23/08/2024), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menilai bahwa terkait mitigasi kerawanan Pemilu, perlu adanya sinkronisasi dari sejumlah pihak, seperti Polres, Kodim dan Bawaslu, perihal indeks kerawanannya atau apa saja potensi kerawanannya.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Malang, Ali Akbar menyampaikan, perlu dilakukan pengelolaan dan analisa bersama, yang dijadikan satu dalam mitigasi kerawanan di KPU Kota Malang, dimana untuk pemetaan sejumlah daerah rawan di Kota Malang, KPU Kota Malang memerlukan masukan dari pihak terkait.
“Tidak ada spesifikasi kerawanan seperti apa, yang jelas semuanya. Mangkanya daerah dan pemetaan kerawanan yang ada di Kota Malang ini, kita perlu masukan dari sejumlah pihak tadi,” sampainya.
Ia melanjutkan, beberapa hal yang perlu diantisipasi selama Pilkada serentak, diantaranya seperti adanya money politic dan mahar politic, netralitas ASN dan mantan narapidana, namun pihaknya memastikan bahwa secara keseluruhan relatif masih bisa tercover, dan soal sanksi bagi Calon yang melakukan pelanggaran selama proses pelaksanaan Pilkada, hal tersebut disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.
“Secara global di Jawa Timur aman, termasuk Kota Malang. Kalau untuk sanksi bagi Calon yang melanggar, itu tergantung pelanggarannya seperti apa. Kalau kita yang ada di KPU, terkait mungkin administrasi. Tapi kalau mungkin di penyelenggara sebelah, ya sama seperti hari ini, kita masih berproses terkait Calon perseorangan, dan Calonnya sedang upaya sengketa ke Bawaslu, bisa jadi di Bawaslu mungkin ada yang keputusannya berpihak, nah itu perlu kita antisipasi,” sambungnya.
Ditanya terkait langkah lain apa yang dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk menekan kerawanan Pemilu, Ali menegaskan bahwa KPU Kota Malang akan terus melakukan sosialisasi sampai pada tingkatan paling bawah, soal sejumlah hal yang perlu diantisipasi, oleh karenanya dalam beberapa waktu terakhir, KPU Kota Malang gencar melakukan sosialisasi.
“Karena tanpa sosialisasi itu, kita naif bisa sukses,” tandasnya.(DnD)