Archive by month Juni
MALANGKOTA – Rencana pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 2 kembali memunculkan dinamika di kalangan pengemudi angkutan kota (angkot). Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Malang menilai pengembangan transportasi massal tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan layanan publik, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan angkutan umum yang telah lama melayani masyarakat. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, […]
Read More
Kota Malang – Universitas Brawijaya (UB) terus mematangkan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Sebagai bagian dari tahapan krusial untuk meraih sertifikasi ISO 31000:2018 tentang Sistem Manajemen Risiko, Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) Universitas Brawijaya menggelar pelatihan internal audit sistem manajemen risiko di Hotel Swiss Belinn Malang hari ini, Selasa (30/06/2026). Agenda ini […]
Read More
MALANGKOTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih memerlukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya semakin efektif. Meski demikian, penghentian program tersebut bukan menjadi pilihan karena MBG merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi. Menurutnya, arah kebijakan MBG […]
Read More
Kota Malang – Pemerintah Kota Malang menegaskan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Kebalen tetap menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini terus digulirkan sebagai bagian dari upaya nyata mengurai kemacetan kronis dan menata kembali fungsi ruang publik di Kota Malang. Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., menjelaskan bahwa penataan kawasan Pasar Kebalen […]
Read More
Kota Malang — Universitas Brawijaya (UB) menunjukkan komitmen nyatanya dalam menyentuh sektor pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat urban. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan program Mahasiswa Membangun Mitra (3M) Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem (FTAB) UB yang mendistribusikan 57 unit alat Teknologi Tepat Guna (TTG) secara merata ke 57 kelurahan yang tersebar di seluruh Kota Malang. […]
Read More
MALANGKOTA – Penguatan komunikasi antara legislatif dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci agar program pembangunan di Kota Malang berjalan lebih tepat sasaran. Karena itu, dua anggota DPRD Kota Malang dari Daerah Pemilihan Klojen, Bayu Rekso Aji dan Arief Wahyudi, menggelar forum dialog bersama Forum Komunikasi LPMK yang diikuti seluruh Ketua LPMK se-Kecamatan Klojen. Pertemuan […]
Read More
MALANGKOTA – Rencana pengadaan mobil dinas listrik di lingkungan Pemerintah Kota Malang masih dalam tahap kajian. DPRD Kota Malang menegaskan belum akan mengambil sikap sebelum memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah daerah mengenai skema pembiayaan yang akan digunakan. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan hingga kini DPRD belum menerima paparan dari Pemerintah Kota Malang […]
Read More
MALANGKOTA – DPRD Kota Malang memastikan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tidak akan diarahkan pada program yang bersifat seremonial. Sebaliknya, anggaran sebesar Rp303 miliar diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan layanan dasar masyarakat, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah […]
Read More
MALANGKOTA – DPRD Kota Malang mulai mencermati secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan Pemerintah Kota Malang dalam rapat paripurna. Pembahasan tersebut menjadi tahap penting untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan anggaran selama satu tahun terakhir berjalan sesuai target. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan […]
Read More
Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Malang hari ini, Rabu (24/6/2026). Penyampaian laporan ini merupakan langkah konstitusional guna memenuhi ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran […]
Read More
