MALANGKOTA – DPRD Kota Malang memastikan aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi akan diteruskan kepada DPR RI. Selain menjadi jembatan penyampaian tuntutan masyarakat, DPRD juga menilai sejumlah program pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu dievaluasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan keresahan yang disuarakan mahasiswa mencerminkan kondisi yang juga dirasakan masyarakat. Menurutnya, berbagai dinamika ekonomi dalam beberapa bulan terakhir telah memunculkan kekhawatiran di berbagai lapisan masyarakat.
“Kami bisa merasakan keresahan yang dialami teman-teman mahasiswa. Dalam beberapa bulan terakhir memang banyak hal yang terjadi, mulai dari kenaikan BBM, naiknya dolar, dan berbagai kondisi lain yang sulit diprediksi masyarakat. Wajar jika muncul banyak pertanyaan dan kegelisahan,” ujarnya usai menemui peserta aksi dari AMARAH Brawijaya.
Ia menjelaskan, sebagian besar tuntutan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga DPRD Kota Malang akan meneruskannya kepada DPR RI melalui mekanisme resmi sebagaimana yang dilakukan pada aksi-aksi sebelumnya.
“Seperti aksi-aksi sebelumnya, tuntutan akan kami sampaikan ke DPR RI. Banyak hal yang dikritisi memang merupakan kebijakan pusat. Kami di daerah memiliki peran sebagai pendukung kebijakan, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga menjadi perhatian utama kami,” katanya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Amithya, program tersebut tidak perlu dihentikan, tetapi membutuhkan evaluasi menyeluruh agar tujuan awalnya dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kalau mekanismenya masih seperti sekarang, tentu wajib dievaluasi. Harus ada koreksi dan penyempurnaan, misalnya melalui segmentasi sasaran agar anggaran lebih efisien tetapi program tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menilai penyempurnaan mekanisme penyaluran menjadi penting agar penggunaan anggaran lebih efektif sekaligus mampu menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Salah satu gagasan yang diusulkan adalah menerapkan konsep school-based kitchen dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bagi peserta didik.
“Saya membayangkan program ini bisa dikembalikan ke konsep school-based kitchen dengan memanfaatkan kantin yang ada di sekolah. Mekanismenya juga perlu ditata ulang agar lebih sederhana dan efisien dari sisi anggaran,” jelas Amithya.
Sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi tersebut, DPRD Kota Malang mulai menyusun surat yang memuat seluruh poin tuntutan mahasiswa untuk kemudian dikirimkan kepada DPR RI. Langkah itu diharapkan menjadi bagian dari proses penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus bahan pertimbangan dalam penyempurnaan berbagai kebijakan pemerintah pusat.
“Saat ini surat sedang kami susun untuk melampirkan seluruh tuntutan aksi hari ini dan akan kami kirimkan langsung ke DPR RI,” pungkasnya. (Red)