Jurnalismalang – Survey Indopol yang dilakukan sejak September hingga Oktober 2024, menemukan bahwa masyarakat cenderung memutuskan pilihan calon gubernur Jawa Timur, berdasarkan uang yang didapat dari tim sukses calon gubernur.
Ratno Sulistiyanto, Direktur Eksekutif Indopol menyampaikan paparan dalam Seminar Perilaku Politik di Era Digital yang digelar oleh Globalizing Universitas Brawijaya Project di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kamis (12/12/2024).
Berdasarkan survei yang didapatkan, hampir 55% masyarakat di Jawa Timur menerima barang sembako atau uang dari calon gubernur Jawa Timur, meski tim sukses tidak langsung mengungkapkan bahwa setelah menerima barang atau uang, masyarakat diminta memilih salah satu calon gubernur.
“Akan tetapi secara tersirat ada arahan khusus untuk memilih, menariknya masyarakat menerima pemberian tersebut dan memilih calon gubernur berdasar calon yang disukai atau populer,” ungkap Ratno.
Sehingga money politic tidak berpengaruh 100% dalam memutuskan pemilihan calon gubernur Jawa Timur, dari survey hanya 33% money politic berpengaruh terhadap keputusan memilih calon.
(Novy Setia Yunas, Penyaji dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya)
Ratno menambahkan, sebanyak 2,25% responden menyatakan menerima pemberian dari calon yang lebih dahulu memberi, sementara 2,25% lainnya memilih berdasarkan jumlah pemberian yang lebih besar. Angka ini menunjukkan bahwa persaingan kandidat dalam konteks politik transaksional kerap terjadi, terutama dalam menggalang dukungan pemilih yang mengutamakan keuntungan material.
“Ada pemilih yang tetap sesuai pendirian sebesar 15,5% tidak menerima pemberian apa pun dari calon kepala daerah dan memilih berdasar visi, misi, dan program kerja kandidat,” tambah Ratno.
Hal senada disampaikan Novy Setia Yunas, Penyaji dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, bahwa praktik politik uang tetap menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi. Untuk itu, dirinya mendorong para kandidat untuk fokus pada pendekatan programatik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Seminar ini turut menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Semakin tinggi kesadaran pemilih terhadap pentingnya integritas dan program kerja kandidat, semakin kecil pula ruang bagi politik transaksional untuk berkembang.
“Ini tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, media, dan masyarakat sipil. Kita perlu mendorong budaya demokrasi yang lebih sehat dan berorientasi pada nilai-nilai integritas,” tutup Yunas. (DnD)