👁 520 views since September 10, 2026

BPJS Ketenagakerjaan Kejar Tambahan 21.000 Peserta di Kota Malang hingga Akhir 2026

Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Lalu Lintas di Kota Malang

membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Lalu Lintas di Kota Malang

Kota Malang — Sebanyak 168.482 pekerja di Kota Malang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Meski cakupan tersebut telah melampaui target awal Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, upaya perluasan perlindungan masih harus dipacu untuk memenuhi target baru sebesar 46,47 persen hingga Desember 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Malang bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu menambah sekitar 21.000 peserta dalam kurun waktu empat bulan. Perluasan kepesertaan ini menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk menjangkau pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Zulkarnain Mahading, menjelaskan bahwa cakupan perlindungan pekerja di Kota Malang saat ini mencapai 41,1 persen. Angka tersebut telah melampaui target awal yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, capaian itu diikuti peningkatan target oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang), cakupan kepesertaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Malang ditargetkan mencapai 46,47 persen hingga akhir Desember 2026.

“Awalnya di RPJMD awal kan 41 sekian persen itu. Itu udah terlampaui. Makanya sampai Desember ditarget oleh Kemendagri pada saat Rakortekbang itu, Kota Malang dinaikkan 46,47 persen,” kata Zulkarnain.

Ia merinci, dari 168.482 pekerja yang telah terlindungi, masih dibutuhkan tambahan sekitar 21.000 peserta untuk mengejar target yang ditetapkan tersebut.

“Nah, saat ini yang udah terlindungi itu 168.482 orang, atau setara 41 persen. Nah, itu dinaikkan oleh Kemendagri menjadi 46,47 persen. Jadi kurang 21.000 lagi untuk mencapai target 46,47 persen,” ungkapnya.

Untuk mengejar tambahan kepesertaan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendiri. Zulkarnain menyebut diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, rumah sakit, hingga Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang.

“Ya, salah satunya hari ini tadi. Kita undang perusahaan, terus kita undang Pak Wali bahwa ya ini tidak bisa kami sendiri, tidak bisa Pemerintah Kota sendiri, tapi harus semua pihak terlibat. Dalam hal ini perusahaan dan rumah sakit,” pungkas Zulkarnain.

Sementara itu, Pemkot Malang telah mengambil langkah untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal yang tidak menerima upah tetap. Sejak tahun lalu, pemerintah kota telah mendaftarkan dan menanggung iuran perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 25.600 pekerja dalam kelompok tersebut.

Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., mengatakan capaian kepesertaan yang melampaui target awal menjadi salah satu alasan Kemendagri meningkatkan target perlindungan bagi Kota Malang.

“Sudah, ya, mulai tahun kemarin. Jadi kita ini sudah melampaui target tadi ya. Tapi karena kita sudah melampaui target, akhirnya oleh Kemendagri kita ditambah lagi targetnya,” jelas Wahyu.

Komitmen perluasan perlindungan tersebut juga disampaikan Wahyu saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Lalu Lintas di Kota Malang, Kamis (10/9/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan PT Jasa Raharja untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai penanganan kecelakaan kerja yang berkaitan dengan lalu lintas.

“Hari ini saya membuka sosialisasi dan edukasi tentang jaminan kecelakaan kerja lalu lintas, yang narasumbernya dari Lantas dan Jasa Raharja. Ini ingin memberikan satu pengertian dan pemahaman kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wahyu.

Menurut Wahyu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan penting untuk memberikan kepastian manfaat ketika pekerja mengalami musibah saat bekerja. Dengan kepesertaan tersebut, pekerja dan keluarganya diharapkan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan program yang diikuti.

“Kita kan tidak menginginkan bahwa ada kecelakaan kerja. Tapi yang jelas dengan mengikuti kepesertaannya, ada jaminan-jaminan yang nanti akan didapatkan,” tegasnya.

Dengan target baru 46,47 persen, perluasan kepesertaan menjadi pekerjaan lanjutan bagi Pemkot Malang dan BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir 2026. Keterlibatan perusahaan, rumah sakit, dan perangkat daerah diharapkan dapat membantu menjangkau lebih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top