👁 677 views since November 15, 2026

Delapan Unit Kerja UB Raih Penghargaan ZI WBK Anugerah Diktisaintek 2026

Kota Malang — Delapan fakultas dan unit kerja Universitas Brawijaya (UB) meraih penghargaan subkategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Anugerah Diktisaintek 2026 yang berlangsung di Airlangga Convention Center (ACC), Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Delapan unit kerja tersebut meliputi Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika (FSTeM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan (FAST), Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UB Kediri, serta Sekolah Pascasarjana UB.

Ketua Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh unit kerja dalam membangun Zona Integritas dan memperbaiki tata kelola organisasi.

“Anugerah Diktisaintek ini merupakan apresiasi bagi kerja keras kita semua di dalam proses perubahan tata kelola yang ada di Universitas Brawijaya,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Meski demikian, Ngesti menegaskan bahwa penghargaan tersebut masih menjadi bagian dari proses menuju penetapan status WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ia berharap seluruh delapan unit kerja tersebut dapat memperoleh predikat WBK.

“Kami berharap semuanya, delapan unit kerja, bisa mendapatkan WBK,” harapnya.

Sementara itu, Rektor UB, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc., mengapresiasi komitmen para dekan dan pimpinan fakultas dalam mendukung pembangunan Zona Integritas bersama SRB.

Menurutnya, reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam proses rekrutmen, penerimaan mahasiswa, hingga pengadaan barang dan jasa.

Prof. Widodo juga menekankan pentingnya tiga aspek dalam pembangunan Zona Integritas, yakni penerapan manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan, penguatan integritas dalam mitigasi risiko, serta pembentukan budaya sadar risiko dan integritas di lingkungan kampus.

“Kalau pelayanan kita bagus, transparan, akuntabel, integritasnya bagus, maka sebenarnya sama dengan kita memberikan teladan secara langsung kepada calon pemimpin kita,” jelasnya.

Komitmen tersebut juga diterapkan di tingkat fakultas. Dekan FEB UB, Prof. Abdul Ghofar, menyebut penghargaan WBK merupakan hasil proses panjang yang membutuhkan keterlibatan seluruh sivitas akademika. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memperoleh penghargaan, tetapi membentuk budaya kerja yang bebas dari praktik korupsi.

Proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari evaluasi tim universitas, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hingga Kementerian PANRB. Peningkatan kualitas pelayanan juga dilakukan melalui layanan langsung maupun sistem daring.

Senada, Dekan FAST UB, Prof. Muhammad Halim Natsir, menekankan bahwa Zona Integritas harus menjadi karakter organisasi melalui profesionalisme pelayanan, penguatan standar operasional prosedur (SOP), serta penyediaan infrastruktur yang ramah bagi pengguna layanan.

“WBK ini sebenarnya, ini adalah karakter. Di situ juga Anda harus meningkatkan layanan. Sehingga layanan prima ini menjadi hal yang penting, sehingga anti korupsi itu akan masuk di dalamnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PSDKU UB Kediri, Prof. Sholeh Hadi Pramono, M.S., menyampaikan perkembangan pembangunan Zona Integritas di unit kerjanya melalui peningkatan nilai evaluasi. Dari kisaran 30 pada 2023, nilainya meningkat menjadi sekitar 80 pada 2024, lebih dari 80 pada 2025, hingga mendekati 90 pada 2026.

“Ini panjang strateginya, membangun rasa kebersamaan, kepercayaan, dan keharmonisan di antara kita semua, di PSDKU,” ungkapnya.

Raihan penghargaan oleh delapan unit kerja tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh lingkungan Universitas Brawijaya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi. Pembangunan Zona Integritas diharapkan tidak berhenti pada penghargaan, tetapi diwujudkan melalui budaya kerja yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top