MALANGKOTA – Kenaikan harga material bangunan mulai berdampak pada efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Malang. Besaran bantuan sebesar Rp20 juta per unit dinilai tidak lagi mampu menutup kebutuhan renovasi rumah, sehingga banyak penerima manfaat harus mencari tambahan biaya secara mandiri.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Klojen, Bayu Rekso Aji, saat meninjau pelaksanaan program bedah rumah di RW 1 Kelurahan Rampal Celaket. Dalam kunjungan itu, ia didampingi jajaran Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, serta tim pendamping program untuk melihat langsung progres pembangunan lima rumah warga penerima bantuan.
Dari hasil pemantauan di lapangan, Bayu menemukan sebagian besar penerima merupakan keluarga berpenghasilan rendah yang masih mengalami kesulitan menyelesaikan proses renovasi. Bantuan sebesar Rp20 juta yang terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja dinilai sudah tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan bangunan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Akibat keterbatasan tersebut, sejumlah warga terpaksa mengandalkan bantuan keluarga maupun gotong royong dari lingkungan sekitar agar pembangunan rumah tetap dapat dilanjutkan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperlambat bahkan menghambat penyelesaian rumah apabila tidak ada dukungan tambahan.
Menurut Bayu, program bedah rumah telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat kurang mampu. Namun, evaluasi terhadap besaran bantuan perlu dilakukan agar tujuan program menghadirkan hunian layak benar-benar dapat tercapai.
“Program ini sangat membantu masyarakat, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang ada masih belum cukup. Kami berharap ada dukungan tambahan agar rumah warga yang benar-benar tidak mampu ini bisa segera selesai dan layak ditempati,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Bayu mendorong Pemerintah Kota Malang membangun kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kekurangan biaya, terutama untuk kebutuhan tenaga kerja maupun komponen lain yang belum dapat dibiayai melalui program BSPS.
Ia menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar proses pembangunan rumah warga tidak terhenti di tengah jalan. Dengan dukungan pemerintah daerah, legislatif, dan lembaga sosial, program peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. (Red)