Jurnalismalang – Di tengah lonjakan harga cabai menjelang Idul Fitri, Pemerintah Kota Malang menegaskan potensi produksi cabai daerah sebenarnya cukup besar dan mampu menopang kebutuhan pasar.
Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa produksi cabai tidak bisa dihitung dari satu kali panen atau satu lokasi lahan saja. Setiap lahan memiliki siklus panen berbeda.
“Satu lahan bisa sampai 30 kali panen. Di lahan seluas 4.000 meter persegi saja ada sekitar 4.500 pohon. Tapi lahan lain belum tentu panen di waktu yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, jika dihitung secara keseluruhan dari seluruh lahan dan masa panen, produksi cabai Kota Malang dapat mencapai 3.000 hingga 4.000 ton per tahun.
Ia menambahkan, Kota Malang masih memiliki potensi lahan yang cukup luas, sekitar 40 hektare di kawasan Kepuharjo dan 25 hektare di wilayah Lowokwaru.
“Dengan potensi yang kita miliki, sebenarnya kita tidak perlu kesulitan untuk persediaan cabai,” tegasnya.
(Slamet Husnan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Malang)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Malang, Slamet Husnan, menambahkan bahwa tantangan utama bukan semata pada produksi, melainkan pada pola panen yang tidak serentak serta lonjakan permintaan musiman.
“Kebutuhan cabai di Kota Malang sifatnya fluktuatif. Saat mahasiswa kembali aktif kuliah, konsumsi meningkat. Begitu juga saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri,” jelasnya.
Menurut Slamet, meski produksi lokal cukup besar secara akumulatif, distribusi dan momentum panen menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
Ia juga menyebut pemerintah rutin memfasilitasi bantuan benih cabai kepada petani setiap tahun. Selain itu, dukungan sarana seperti tandon air, mulsa, hingga infrastruktur pertanian turut diberikan melalui program kolaborasi.
Namun untuk biaya obat pertanian, sebagian besar masih ditanggung petani secara mandiri.
“Biaya produksi memang jadi pertimbangan petani. Jadi ketika harga naik, itu juga diikuti kenaikan biaya perawatan,” katanya.
Pemkot Malang memastikan pemantauan produksi dan distribusi terus dilakukan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar keseimbangan antara harga di tingkat petani dan keterjangkauan masyarakat tetap terjaga. (DnD)