Jurnalismalang – Komisi C DPRD Kota Malang berkontribusi dengan Malang Institute untuk mengadakan pelatihan analisis kebijakan publik yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Malang. Kegiatan ini mengundang seluruh akademisi, praktisi, hingga mahasiswa dari seluruh kampus di Kota Malang.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, mengatakan bahwa pelatihan ini digelar untuk memahami tentang transformasi kebijakan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anas mengatakan bahwa pelatihan ini memuat berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan seoerti pendekatan empiris, deskriptif, preskriptif, dan normatif. Para peserta diberikan motivasi untuk mengidentifikasi masalah umum, mengevaluasi kebijakan alternatif, serta berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Dalam beberapa diskusi, mereka juga diarahkan untuk memahami kompleksitas kebijakan publik yang bersifat multidimensional.
Anas juga berharap kegiatan pelatihan ini dapat mendorong masyarakat Kota Malang untuk memberikan masukan dan mengadu sehingga pemerintah dapat merespons dan melakukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, misalnya pada masalah transportasi publik.
Direktur Malang Institute, Ali Yafi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat Kota Malang dalam meningkatkan analisis kebijakan publik bagi berbagai elemen di era digital yang semakin luas dan kompleks.
Di sela pelatihannya, narasumber utama, Muhammad Iksan, menyebut pelatihan tersebut dapat mengasah kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar menjadi analis kebijakan yang kompeten. Tak hanya itu, fokus utama dari pelatihan ini adalah Policy Brief yang diterapkan sebagai sarana advokasi dan kebijakan.
“Seiring berkembangnya digital, tantangan yang pemerintah hadapi itu semakin kompleks. Ada tiga masalah yang menjadi sorotan, yakni pengelolaan data, berbagi data informasi, dan citra pemerintah di kalangan masyarakat Kota Malang. Ketiga aspek ini berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya. (Adv)