Jurnalismalang – DPRD Kota Malang akan turun tangan untuk memantau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan agar program MBG berjalan dengan baik dan lancar. Menurut dia, program ini harus dilakukan terlebih dahulu karena petunjuk teknis pelaksanaan MBG belum turun.
Amithya dan DPRD Kota Malang menyambut hangat program MBG karena dapat memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Kota Malang. Meski demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik pada program ini, yakni pelaksanaan teknis, produksi, pemenuhan gizi, pengawasan, dan pendampingan yang harus dicermati.
Amithya menjelaskan bahwa dalam agenda perubahan anggaran keuangan, anggaran pendamping program MBG akan dibahas pertengahan 2025 mendatang. Selain itu, dana tanggung jawab sosial perusahaan menjadi opsi kedua yang akan diterapkan oleh anggota dewan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (DInkes) berkoordinasi untuk mengawal dan mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Lowokwaru 3 Malang yang dimulai pada 13 Januari hingga 29 Maret 2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa Gojek menjadi pihak yang akan mengurus pembekalan MBG. Ia menyebut bahwa SDN Lowokwaru 3 sudah melaksanakan uji coba MBG. Menu yang disajikan begitu enak dan ideal.
“Waktu itu anggaran MBGnya Rp 15.000 atau Rp 17.000. Ada telur, sayur, nasi, dan juga ayam. Saya belum tahu jika sekarang anggarannya Rp 10.000,” ujarnya.
Pemilihan SDN Lowokwaru 3 Malang ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah pusat. Suwarjana mengatakan bahwa program MBG masih berjalan kondusif. Hingga saat ini, belum ada satu sekolah pun yang menerima program ini, karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan anggaran dari APBN Kota Malang. (Adv)