Capt: Anggota KPU kota Malang tengah menjelaskan sosialisasi kepada Petugas PPK dan PPS terkait proses pemilihan umum pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.(foto: Yon)
Jurnalismalang– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada Sabtu, 15 November 2024 di gedung Islamic Center sebagai persiapan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Simulasi ini melibatkan setidaknya 350 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta akan berlanjut pada bimbingan teknis bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing kelurahan.
Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan pentingnya simulasi ini untuk memastikan pemahaman teknis para petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Harapannya nanti secara teknis teman-teman KPPS di masing-masing TPS memahami tata cara, prosedur, maupun pelaksanaan dari proses pengumpulan dan penghitungan suara,” ujar Toyyib pada awak media, Sabtu (16/11/24).
Toyyib juga menuturkan bahwa PPK dan PPS memiliki peran untuk melatih KPPS di wilayah masing-masing, termasuk mengadakan simulasi tambahan jika diperlukan.
“Tergantung waktu yang kita punya, kemudian tingkat pemahaman teman-teman. Biasanya kalau dinilai kurang paham, mengadakan simulasi lagi di tingkat kelurahan,” tambahnya.
*Logistik dan Fasilitas Pemilih Difabel Terjamin*
Kesiapan logistik menjadi fokus utama KPU Kota Malang oleh karena itu Toyyib memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik untuk Pilkada pada 27 November 2024 telah terpenuhi, termasuk mengatasi kekurangan yang sempat terjadi. Penyimpanan logistik di tingkat kecamatan juga telah disiapkan sesuai standar keamanan.
“Jumlah, tempat, waktu, dan kualitas sudah kita pastikan. Proses distribusinya kita pastikan aman, penyimpanan di tingkat PPK juga sesuai standar keamanan,” jelasnya.
Capt: Petugas PPS tengah membagi surat suara dalam acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS.(foto: Yon)
Selain itu, bagi pemilih difabel, KPU Kota Malang telah menyiapkan fasilitas yang ramah, hal itu untuk memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah. KPPS nantinya akan menawarkan pendampingan, dengan syarat pendamping merupakan orang yang dipercaya oleh pemilih, seperti anggota keluarga atau petugas KPPS.
“Pendamping harus orang yang dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Jika ada antrean pemilih difabel, mereka bisa didahulukan,” kata Toyyib.
*DPRD Kota Malang Dorong Sosialisasi dan Prioritas Pemilih*
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengimbau agar KPU meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pemungutan suara. Ia menekankan pentingnya distribusi waktu yang baik di TPS untuk menghindari kerumunan dan antrean panjang.
“Jangan sampai mengumpul karena membuat ramai dan KPPS akan kebingungan. Jadi KPPS harus menjelaskan agar waktu benar-benar terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi antrean,” tuturnya.
Trio juga mengingatkan agar memberikan prioritas kepada pemilih difabel, lansia, dan ibu hamil. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemungutan suara bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.
Dengan simulasi dan berbagai langkah persiapan ini, KPU Kota Malang optimistis pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, tertib, dan inklusif bagi semua pihak. (Yon/DnD)