Jurnalismalang.com – Sebagai upaya mengantisipasi sejumlah hal jelang Pesta Demokrasi Tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, mengusulkan alokasi anggaran dalam APBD perubahan beberapa waktu lalu, untuk kegiatan Dialog Kebangsaan di seluruh Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Malang, yang dibagi dalam 4 tahap.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika,SE., saat menghadiri Dialog Kebangsaan bertemakan “Membangun Persatuan Dalam Bingkai Kebhinekaan”, yang digelar di Hotel Montana II Jalan Candi Panggung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, pada Rabu (15/11/2023).
Menurutnya, komunikasi dan forum bersama harus sering dilakukan, untuk mengatasi kebuntuan komunikasi yang ada di masyarakat, khususnya menjelang Pilpres dan Pileg yang digelar serentak pada Februari 2024 mendatang.
(I Made Riandiana Ketua DPRD Kota Malang saat memberikan sambutan)
“Tentu saja kita belum bisa mengumpulkan seluruh warga di masing-masing Kelurahan, tapi kita mengambil tokoh-tokohnya, ini bagian dari perwakilan-perwakilan yang nanti bisa disampaikan untuk menindaklanjuti kepada masyarakat,” terangnya.
Sementara terkait pokok pikiran (Pokir) yang menjadi salah satu belanja Dewan, Made memastikan bahwa setiap pelaksanaan Pokir pasti akan dirakorkan bersama 45 anggota Dewan dan Bappeda, bagaimana sejumlah Pokir tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan, tidak boleh ada cawe-cawe dari Dewan untuk menentukan siapa yang mengerjakan dan sebagainya.
“Saya menginginkan pelaksanaan Pokir ini sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Diawal itu adalah titik lemah kita, bagaimana pokir itu kemarin yang membuat kita tergelincir karena ada gratifikasi disitu. Sebenarnya kalau pokir ini dikelola dengan baik, inilah kekuatan masyarakat lewat kami, karena Pokir ini adalah wewenang penuh Anggota Dewan, yang tentunya akan kami perjuangkan,” pungkasnya. (DnD)