Jurnalismalang – Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menegaskan sekolah tidak akan memaksakan orang tua wali murid untuk membeli seragam di sekolah, hal ini dikarenakan adanya polemik di masyarakat bahwa harga jual seragam di sekolah jauh lebih mahal dibanding seragam yang dijual di pasaran.
Walikota Sutiaji mengatakan, jangan sampai ada paksaan baik di tingkat SD maupun SMP untuk mewajibkan wali murid membeli seragam di sekolah, meski lewat koperasi sekolah atau paguyuban saya minta jangan melakukan transaksi wajib beli seragam. Siswa yang tidak mampu, bebas tidak memakai seragam, yang penting sekolah tapi tidak pakai kaos oblong lah ya.
“Bu Gubernur juga sudah memberikan aturan terkait seragam untuk siswa SMA dan SMK, sehingga otomatis Pemkot Malang akan mengikuti aturan untuk SD dan SMP untuk tidak memberatkan orang tua,” ungkap Sutiaji.
Pria ramah itu meminta wali murid yang ingin mengembalikan seragam sekolah dipersilahkan jika merasa kemahalan dibanding beli seragam di pasaran, bahkan kalau perlu pengadaan seragam akan ditanggung oleh APBD.
Sementara itu Suwarjana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menginstruksikan agar harga seragam yang dijual di koperasi sekolah, tidak lebih mahal dibanding harga di pasaran.
“Apabila ada wali siswa yang terbebani dengan adanya kewajiban memakai seragam sekolah dapat menyampaikan ke kepala sekolah masing-masing. Kalau ada masyarakat yang mau (bantuan seragam), jangan malu, sampaikan saja melalui kepala sekolah. Insyaallah akan diberi solusi. Masyarakat yang tidak mampu membeli seragam itu tidak lebih dari 10 persen dan kita bisa backup. Panjenengan bisa memberi gratis, bisa subsidi silang. Kalau ada sekolah yang ternyata banyak yang tidak mampu, sampaikan ke kami. Kami punya seragam yang dibiayai APBD sekitar 2.500 stel,” jelas Suwarjana.
Suwarjana menjelaskan, jika ada masyarakat yang mengetahui atau mengalami pemaksaan membeli seragam di sekolah bisa melaporkan ke Disdikbud Kota Malang, baik secara langsung atau melalui beragam media yang disediakan.
“Saya jamin identitas pelapor akan dilindungi, kami tidak mau memojokkan pihak tertentu. Justru kami akan senang karena (laporan) itu sebagai pengimbangan kami. Nanti kami dikira sukses-sukses saja. Kalau ada masyarakat yang mau menilai kami, itu akan senang dan saya akan langsung turun nanti,” pungkasnya. (DnD)