MALANGKOTA – Rencana pengadaan mobil dinas listrik di lingkungan Pemerintah Kota Malang masih dalam tahap kajian. DPRD Kota Malang menegaskan belum akan mengambil sikap sebelum memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah daerah mengenai skema pembiayaan yang akan digunakan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan hingga kini DPRD belum menerima paparan dari Pemerintah Kota Malang terkait mekanisme pengadaan kendaraan dinas tersebut. Karena itu, seluruh alternatif, baik melalui pembelian maupun sistem sewa, akan dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah.
“Kami akan menganalisa semua pilihan atau skema yang ada. Nanti kami mendengarkan skema dari Pemkot karena belum disampaikan ke kami,” ujarnya.
Menurut Amithya, pembahasan mengenai rencana tersebut dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan agenda pembahasan Peraturan Wali Kota tentang Mendahului Perubahan APBD. Dalam forum itu, DPRD akan menelaah secara rinci aspek pembiayaan, manfaat, hingga konsekuensi fiskal dari setiap opsi yang ditawarkan.
“Mungkin minggu depan akan kami bahas. Di situ nanti akan kami bahas secara detail konstruksi dan jalan keluar atau solusinya,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan DPRD nantinya tidak semata-mata didasarkan pada pilihan membeli atau menyewa kendaraan listrik, melainkan pada skema yang paling mampu menjaga kesehatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami melihat hitungannya dulu. Signifikan atau tidak. Mana yang lebih baik untuk konstruksi atau struktur APBD kita. Pertimbangan kami pasti itu,” ungkapnya.
Di tengah meningkatnya biaya operasional, termasuk akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, DPRD juga berupaya agar tidak terjadi penambahan beban anggaran. Prioritas belanja daerah, menurut Amithya, tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita upayakan tidak ada penambahan. Kita gunakan anggaran yang ada karena yang utama kami fasilitasi adalah layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran hingga akhir tahun, DPRD turut mendorong langkah-langkah efisiensi di lingkungan pemerintahan. Salah satunya dengan mengurangi kegiatan yang tidak harus dilaksanakan secara tatap muka dan memanfaatkan teknologi digital untuk rapat maupun koordinasi.
“Harus ada alternatif lain. Mengurangi kegiatan yang bisa diwakili dengan tidak perlu keluar, bisa dilakukan secara daring. Kita harus belajar untuk itu,” kata Amithya.
Ia mengakui anggaran yang telah disusun sebelumnya berpotensi menghadapi tekanan akibat meningkatnya sejumlah biaya operasional. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat pembahasan mengenai penambahan anggaran untuk mengatasi kondisi tersebut.
“Memang tidak mungkin cukup, tetapi saat ini belum ada tambahan dan belum ada skema tambahan,” tuturnya.
DPRD Kota Malang memastikan setiap keputusan terkait pengadaan mobil dinas listrik akan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan keberlanjutan fiskal. Tujuannya agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kemampuan APBD dalam membiayai pelayanan publik dan program prioritas daerah. (Red)