Jurnalismalang – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menegaskan bahwa keberadaan Malang Creative Center (MCC) adalah aset strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Malang. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengelolaan MCC harus terus dievaluasi agar tidak selamanya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, operasional MCC dalam satu tahun mencapai sekitar Rp 7,5 miliar, yang masih sepenuhnya ditopang APBD.
Menurut Bayu, angka tersebut bukan kecil. Jika tidak dikelola dengan model bisnis yang adaptif dan progresif, maka potensi besar MCC sebagai pusat inkubasi, pelatihan, dan kolaborasi ekraf tidak akan optimal. “Kita ingin MCC bukan hanya menjadi gedung megah, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang hidup, produktif, dan mandiri,” tegasnya.
Komisi B mendorong agar Pemerintah Kota Malang mulai mempelajari model pengelolaan Solo Technopark yang telah berbentuk BLUD dan mampu mandiri secara operasional. Dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi lebih kuat, peluang kerja sama dengan swasta terbuka luas, serta orientasi layanan tetap terjaga tanpa meninggalkan fungsi sosialnya.
Bayu menilai, pembentukan BLUD untuk MCC adalah langkah strategis menuju kemandirian fiskal tanpa mengurangi misi utama menaikkan level para pelaku ekonomi kreatif. Justru dengan model tersebut, MCC bisa lebih agresif menjalin kemitraan industri, menyelenggarakan pelatihan profesional berbayar, mengelola coworking space, hingga menghadirkan program inkubasi yang berorientasi pasar.
“Prinsipnya sederhana, APBD jangan terus menjadi penopang utama. MCC harus kita dorong menjadi pusat kreatif yang mandiri, produktif, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi warga Kota Malang. Kita ingin ekosistem ekraf naik kelas, dan itu butuh tata kelola yang berani, profesional, dan berorientasi hasil,” pungkas Bayu Rekso Aji. (DnD)