Jurnalismalang.com – Bertempat di Ruang Rapat Internal lantai 3 Gedung DPRD Kota Malang, pada Selasa (19/8/2025), para anggota Dewan Kota Malang menggelar Rapat Kerja yang beragendakan pembahasan Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat, dimana rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS menegaskan bahwa raker yang digelar kali ini, bukan untuk mencari kekurangan, namun sebagai bentuk dukungan DPRD terhadap program nasional.
“Kita menyadari dalam dua bulan berjalan masih banyak keterbatasan. Namun kita juga melihat perubahan signifikan pada peserta didik. Oleh karena itu, semua pihak perlu mencari solusi bersama agar program ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” ujar Amithya.
Ia juga menekankan pentingnya kegiatan kreatif bagi anak-anak, dukungan operasional termasuk fasilitas transportasi dan medis sementara, sebelum dukungan penuh dari pemerintah pusat tersedia.
“Dengan adanya sinergi bersama ini, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu terobosan penting dalam pembangunan pendidikan, khususnya bagi keluarga miskin di Kota Malang,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito W, dalam raker tersebut menjabarkan soal dasar hukum pelaksanaan program, sesuai Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025, tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai lembaga pendidikan berasrama, untuk anak-anak dari keluarga miskin atau Desil 1 dan 2, yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi.
“Sekolah rakyat ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan, melalui pendidikan akademik, karakter, spiritualitas, serta keterampilan kewirausahaan,” jelas Donny.
Untuk diketahui, berbagai hal menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD Kota Malang dalam sesi diskusi tersebut, mulai dari standar sarana-prasarana, status guru dan tenaga pendidik, kebutuhan fasilitas konseling, hingga sistem keamanan sekolah.(DnD)