(Rapat Kordinasi UB Malang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur serta Marine Stewardship Council (MSC) digelar di Malang)
Jurnalismalang – Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK UB) bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur dan Marine Stewardship Council (MSC) menggelar Rapat Koordinasi Awal Kajian Identifikasi Spesies Endangered, Threatened, and Protected (ETP) di Selat Bali, dimana kegiatan tersebut digelar secara hybrid di Swiss-Belinn Hotel, Malang, Selasa (22/04/25).
Prof. Dr. Ir. Dewa Gede Raka Wiadnya, M.Sc., Ketua BPPM FPIK UB Malang menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), untuk mendukung program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP) lemuru di Selat Bali, dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, sesuai dengan program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari Nota Kesepahaman (MoU) antara MSC Indonesia dengan DKP Provinsi Jawa Timur.
Acara dibuka oleh Wakil Dekan III FPIK UB, Prof. Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., M.T., dan Program Director Marine Stewardship Council, Hirmen Syofyanto, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya perikanan di kawasan Selat Bali.
(Wakil Dekan III FPIK UB, Prof. Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., M.T., membuka dan mendampingi Prof. Dr. Ir. Dewa Gede Raka Wiadnya, M.Sc., Ketua BPPM FPIK UB Malang)
Prof. Dr. Ir. Dewa Gede Raka Wiadnya, M.Sc., menyampaikan kondisi terkini perikanan ETP di Selat Bali. Selanjutnya Dosen Prodi PSP (Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan) FPIK UB Malang, Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc., Ph.D., memaparkan rencana teknis pelaksanaan kajian, mencakup metodologi pengumpulan data, jadwal kunjungan lapangan, serta strategi pelibatan pemangku kepentingan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang melibatkan seluruh peserta, untuk merumuskan masukan dan langkah lanjutan secara kolaboratif dan komprehensif dalam pengelolaan spesies ETP di wilayah Selat Bali.
Untuk diketahui, rapat dihadiri oleh perwakilan dari 22 instansi secara luring maupun daring, baik dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha perikanan, serta organisasi konservasi yang aktif dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. (DnD)