Jurnalismalang.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE., ikut angkat bicara terkait polemik yang sedang terjadi di Politeknik Kota Malang (Poltekom), salah satu Kampus yang berlokasi di Jalan Raya Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
Made mengatakan, pihaknya akan meminta laporan kepada sejumlah pihak terkait, serta meminta Komisi D untuk segera melakukan sidak ke Poltekom, guna mengetahui seperti apa permasalahan yang sebenarnya terjadi.
“Kalau tanah memang itu milik Pemkot, tapi bangunannya bukan, karena itu kan hibah ya. Kalau kewenangannya ada di pihak Yayasan,” ungkap Made.
Dewan sebenarnya memiliki hak untuk melakukan pengawasan, namun dari sisi pengelolaan maupun struktur, Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) tidak ada didalamnya, karena secara langsung diserahkan dan dikelola oleh pihak Yayasan, sehingga jika permasalahan terletak pada pegawai maupun dosen Poltekom, lebih baik langsung melapor kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
“Kalau memang ada kesalahan-kesalahan biar ditemukan, apa sih sebenarnya sumber masalahnya. Jangan terbiasa menyelesaikan akibat masalah, tapi kita lupa dengan sumber masalahnya apa,” sambungnya.
Made pun meminta kepada Komisi D, setelah pembahasan APBD yang harus selesai dan disahkan pada 30 November mendatang, untuk segera menindaklanjuti polemik Poltekom.
“Nanti setelah dok 30 November nanti kan agak longgar ya, akan kita minta Komisi D untuk sidak dan menindaklanjuti polemik itu. Mahasiswa kalau mau lapor ke Dewan, monggo. Kami siap untuk memfasilitasi, jangankan mahasiswa, seluruh masyarakat yang punya keluhan, silahkan sampaikan ke Dewan, kami siap melayani,” pungkasnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan sebuah video yang menunjukkan berbagai spanduk terpasang di pintu masuk Poltekom, seperti bertuliskan “Hak Dosen Aja Gak Terpenuhi Apalagi Hak Mahasiswa”, “Terlalu Sibuk Berpolitik, Sampai Lupa Ngurusi Politeknik #Save Poltekom’” dan lainnya, dimana sejumlah spanduk tersebut adalah bentuk tuntutan para mahasiswa kepada pihak yayasan kampus, untuk bertanggung jawab dengan kondisi kampusnya. Sebab jumlah dosen yang berada di Poltekom kini tersisa 5 orang karena tidak digaji dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. (DnD)