👁 554 views since September 4, 2026

Wali Kota Wahyu Hidayat Tunggu Verifikasi BKN untuk Isi 167 Jabatan Kosong Pemkot Malang

Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., saat memberikan keterangan kepada wartawan

Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., saat memberikan keterangan kepada wartawan

Kota Malang — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menunggu hasil verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menindaklanjuti pengisian 167 jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang kosong. Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., memastikan proses administrasi pengusulan telah dilakukan dan pelantikan akan dilaksanakan setelah rekomendasi teknis dari pemerintah pusat diterbitkan.

Wahyu menjelaskan, pengisian jabatan tersebut mencakup sejumlah jenjang di lingkungan Pemkot Malang, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II, jabatan administrator, pengawas, hingga jabatan pelaksana di tingkat kelurahan.

“Kita sudah masukkan sekitar 167 (nama) ke BKN. Ada proses input di sistem. Nah, ini nanti tinggal kita menunggu saja. Kalau sudah turun, kita akan segera eksekusi,” ujar Wahyu.

Pemkot Malang menerapkan sistem manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan tersebut. Menurut Wahyu, mekanisme ini dapat mempercepat pengisian jabatan tertentu, terutama eselon II, karena tidak harus melalui seleksi terbuka seperti mekanisme yang selama ini digunakan.

Meski demikian, penerapan manajemen talenta tidak menghilangkan tahapan verifikasi oleh BKN. Data dan usulan tetap harus diperiksa sebelum proses pengangkatan atau pelantikan dapat dilaksanakan.

“Supaya nanti box-nya ini terpantau oleh BKN, tetap harus diverifikasi. Hanya saja kecepatannya berbeda, untuk Eselon II kita tidak harus buka selter lagi karena pakai manajemen talenta. Ini bentuk percepatan,” tutur Wahyu.

Pemkot Malang berharap mekanisme tersebut dapat membantu mempercepat penataan pejabat sekaligus menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Wahyu menegaskan, pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang definitif tidak termasuk dalam 167 jabatan yang diusulkan tersebut. Posisi Sekda akan diproses melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

“Belum, untuk Sekda definitif belum masuk di 167 nama itu. Nanti prosesnya beda, khusus sendiri,” ucapnya.

Dengan demikian, pengisian jabatan kosong yang sedang menunggu verifikasi BKN tidak mencakup penetapan Sekda definitif. Pemkot Malang masih harus menempuh tahapan tersendiri untuk posisi tersebut.

Wahyu menyebut proses administrasi pengusulan telah berjalan, meskipun sebelumnya terdapat sejumlah agenda pemerintahan yang memengaruhi penyesuaian jadwal. Ia menegaskan bahwa berkas pengusulan kini telah masuk ke sistem BKN dan Pemkot Malang tinggal menunggu hasil verifikasi.

“Kemarin ada rangkaian kegiatan 17-an dan beberapa agenda lainnya. Tapi proses administrasi sudah berjalan dan sekarang posisinya sudah penuh di BKN,” kata Wahyu.

Setelah rekomendasi teknis diterbitkan, Pemkot Malang menyatakan siap segera menindaklanjuti proses pengisian jabatan tersebut. Pengisian ini diharapkan dapat mendukung efektivitas organisasi pemerintahan, dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan kepegawaian yang berlaku. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top