Jurnalismalang.com – Ditemui usai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Malang Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang di Hotel Atria, pada Jumat (07/02/2025), Walikota Malang terpilih, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa Ia dan Wakilnya, Ali Muthohirin, akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Ia mengatakan bahwa koordinasi tersebut dilakukan guna merealisasikan sejumlah program unggulan, yang menjadi janjinya kepada masyarakat Kota Malang saat masa kampanye Pilkada Kota Malang beberapa waktu lalu.
“Saya dengan mas Ali akan duduk bersama dengan Pemkot, untuk bisa mengupayakan agar janji-janji kami saat kampanye bisa direalisasikan di tahun 2025, meski APBD sudah berjalan. Yang jelas semua program prioritas dan unggulan, kita akan duduk bersama Pemkot, termasuk soal program 50 juta per-RT,” sampainya.
Wahyu melanjutkan, sejumlah program prioritas yang akan segera dibahas bersama, diantaranya seperti soal seragam, beasiswa, Rp. 50 juta/RT dan lainnya, karena APBD Tahun 2025 sudah berjalan.
“Tentu dalam APBD 2025 ini, kami akan mengevaluasi kira-kira mana saja program yang harus kita geser. Hal ini sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat, terkait efisiensi anggaran. Yang jelas saya dengan mas Ali tegak lurus, apa yang menjadi perintah dari Pusat, kita akan sesuaikan dan tinggal nanti bagaimana penjabarannya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyampaikan selamat kepada Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin, dan berharap agar Pemkot Malang dan Dewan bisa bekerja bersama menyelesaikan sejumlah permasalahan yang sudah dipetakan, termasuk yang masih menjadi “PR” Kota Malang, apalagi dengan adanya efisiensi dari Pusat, yang mengharuskan Dewan bersama Pemkot untuk bekerja pintar, bekerja keras dan bekerja dengan strategi yang tepat.
“Kalo ternyata efisiensi itu tidak cukup untuk membiayai beberapa program yang sustain dari beberapa tahun yang lalu, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan, itu kita harus carikan jalan,” ujarnya.
Meski demikian, Ia memastikan bahwa efisiensi anggaran tersebut tidak akan mengganggu kinerja Dewan, namun Ia lebih mengkhawatirkan soal sejumlah program yang sifatnya kerakyatan, yang diharapkan masih bisa tetap berjalan.(DnD)