Jurnalismalang – DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera menerapkan Buy The Service (BTS) sebagai langkah untuk mencegah kemacetan parah yang sering terjadi di kota ini. Anggota dewan berharap skema ini menjadi solusi yang efektif untuk menangani masalah lalu lintas di Kota Malang.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menyebut bahwa transformasi layanan transportasi publik ini telah menjadi kebutuhan yang paling mendesak di Kota Malang. “Skema BTS adalah solusi yang dapat mengatasi kemacetan lalu lintas dan memberikan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman,” kata Anas.
Skema ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada penyedia angkutan umum untuk menyediakan layanan berkualitas kepada masyarakat Kota Malang, misalnya dengan cara melakukan pembayaran non-tunai melalui QRIS agar lebih praktis dan efisien.
DPRD Kota Malang mengatakan bahwa jika Kota Malang mampu mengadopsi penerapan skema BTS di Kota Surabaya melalui layanan Trans Semanggi, hal ini akan bisa mengatasi kemacetan lalu iintas yang masih menjadi masalah utama di Kota Malang hingga saat ini.
Anas juga menegaskan bahwa Pemkot Malang melakukan langkah tersebut untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Jika tidak, skema BTS gagal terealisasi.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menjelaskan bahwa kebutuhan transformasi angkutan umum di Kota Malang dinilai mendesak pada jam-jam kerja, seiring dengan kondisi lalu lintas yang sering ramai dan macet.
Dito yakin penerapan skema BTS akan mengurangi polusi udara, meningkatkan keselamatan pengendara, dan meningkatkan efisiensi transportasi publik. Ia berharap Pemkot Malang turun tangan agar segera mengusulkan rencana untuk menerapkan skema BTS. Dan juga diperlukan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah serta pengendara agar skema ini berjalan dengan lancar. (Adv)