Jurnalismalang.com – Bertempat di Hotel Savana Kota Malang, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, pada Rabu (15/05/2024), menggelar Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), untuk meningkatkan kapasitas SDM di tiap Kelurahan dan Kecamatan, OPD dan stakeholder terkait, tak terkecuali personil BPBD.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Walikota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan, pelatihan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada bagian Sarana dan Prasarana (Sarpras) di Kelurahan, termasuk para Camat, soal tindakan apa saja yang harus dilakukan saat terjadi bencana, mulai dari bagaimana bencana itu terjadi, sampai soal penghitungan kerugian akibat bencana.
“Dengan data-data tersebut, kita akan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat jika terjadi bencana. Agar masyarakat bisa paham, dan bisa menjadi satu dasar untuk mengantisipasi saat terjadi bencana di suatu wilayah,” sampai Wahyu.
Wahyu tak memungkiri bahwa kekurangpahaman soal penyebab bencana dan standar penghitungan, menjadi kendala yang sering dialami pasca terjadinya bencana, sehingga pelatihan Jitupasna dinilai penting untuk dilakukan.
(Pj Walikota Ingatkan seluruh Lurah di Kota Malang memberi kesadaran kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan)
“Meski dengan metode yang paling sederhana, tapi sudah bisa memberikan gambaran kira-kira kerugiannya seperti apa. Kemudian nanti langkah-langkah dalam penanganannya, itu ada rehab, rekon. Itu yang akan jadi dasar BPBD untuk bisa melakukan langkah yang tepat pasca bencana,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno mengatakan, pelatihan Jitupasna menjadi jawaban atas pertanyaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menginginkan agar pelatihan tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga diberikan kepada instansi terkait, sehingga BPBD Kota Malang mulai mendekati instansi terdepan, yakni Kelurahan.
“Di mata saya, Kelurahan itu bukan instansi terendah, tetapi terdepan. Karena jika terjadi apa-apa, pasti tanyanya di Kelurahan. Ironis kan kalau misalnya ada bencana seperti jembatan roboh, longsor dan sebagainya, ternyata Kelurahan yang jadi rujukan, tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Oleh karena itu, kami undang pemateri dari Jawa Timur, dengan harapan mereka bisa berbagi ilmu,” jelasnya.(DnD)