Jurnalismalang.com – Ditemui usai Rapat Paripurna dalam penyampaian jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD TA 2024 di gedung Dewan, pada Rabu (22/11/2023), Pj Walikota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa penyelesaian banyaknya permasalahan terkait transportasi dan lalu lintas (Lalin) di Kota Malang, tidak bisa direncanakan secara parsial.
Wahyu mengatakan, transportasi juga akan tergantung dengan pengelolaan tata ruang, dimana perubahan dari penggunaan lahan dan land used yang ada, juga akan 0berakibat terhadap lalin di Kota Malang.
“Untuk menentukan terkait jalur satu arah, kemacetan dan lainnya, kita harus duduk bersama dan komprehensif. Kalau bisa tidak hanya satu wilayah administrasi saja, tapi Kabupaten Malang dan Kota Batu itu kita harus duduk bersama,” sampainya.
Pihaknya menilai diperlukan adanya Master Plan transportasi untuk mengatasi permasalahan kemacetan, oleh karena itu sebelumnya Ia pun menggelar diskusi duduk bersama dengan Sekda, DPRD, Forum Lalin, Sejumlah Pakar dan OPD terkait, guna memperoleh masukan dan saran untuk transportasi dan lalin di Kota Malang lebih baik lagi.
“Karena tidak bisa kebijakan untuk menentukan bahwa macet harus seperti ini, satu arah harus begini, mangkanya perlu adanya master plan transportasi,” sambungnya.
(Fathol Arifin Ketua Komisi C turut memberikan tanggapan)
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin mengatakan eksekusi master plan transportasi paling tidak harus dilakukan tahun 2024, sehingga fokus penataan jalan dan arus lalu lintas, bisa dilakukan di tahun berikutnya atau 2025, bersamaan dengan awal dimana Pemerintah Pusat akan mengeksekusi rencana Jalan Tol Kedungkandang – Kepanjen.
“Ini kan kaitannya menuju master plan, nanti harapannya kesana. Referensi sudah lengkap, tinggal komunikasi dan kolaborasi dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, kemudian dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, masalah transportasi ini semua harus terintegrasi,” katanya. (DnD)