Jurnalismalang – Hari ini, Kamis, 17 Oktober 2019, Kota Batu genap berumur 18 tahun, di umur yang telah “dewasa” ini, permasalahan semakin kompleks, hal tersebut implikasi sekaligus konsekuensi dari kota agropolitan menjadi kota pariwisata.
Dalam konsep pembangunan, hal dimaksud terlihat jelas dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keberadaan RTRW Kota Batu merupakan salah satu dokumen pembangunan yang strategis, karena dokumen tersebut menjadi acuan bagi setiap gerak dan langkah pembangunan. Baik yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat Kota Batu.
Sekitar dua bulan yang lalu, Pemkot Batu dan DPRD setempat telah menyepakati dokumen Ranperda RTRW tersebut. Namun, Aliansi Masyarakat Kota Batu (AMKB) menilai Rancangan Perda RTRW tersebut tidak pro terhadap masyarakat dan keselamatan lingkungan Kota Batu.
Menurut Aris, Kepala Bagian Lingkungan AMKB, publik menganggap urgensi penggantian Perda RTRW itu dilakukan hanya mementingkan kepentingan penguasa dan pengusaha.
“Di sisi lain ada fenomena kesenjangan pendapatan daerah, antara potensi yang dimiliki Kota Batu dan realisasinya,” katanya saat berorasi di timur alun-alun Kota Batu, Kamis (17/10/19) siang.
Hal senada juga disampaikan Bayu Prasetya, Koordinator Aliansi Masyarakat Kota Batu, terkait dengan persoalan di atas pastinya dampak yang terjadi adalah lahan pertanian akan semakin habis termasuk pencemaran air dan debit air akan berkurang serta kerusakan lingkungan hidup akan semakin berkepanjangan.
“Tentu saja hal Ini juga akan mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat Kota Batu yang masih kental dengan suasana kekerabatan dan basis warga agraris sebagai penopang nilai menjadi masyarakat industrialis individualis. Belum lagi, Rencana proyek nasional kereta gantung, geothermal, pembangunan tol Singosari Batu yang bakal mengakibatkan permasalahan semakin runyam di Kota Batu,” ungkap dia. (DMN/DnD)