Jurnalismalang — Buntut dari pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut oleh beberapa oknum banser berdampak di Kota Malang. Aksi bela kalimat Tauhid yang digelar di depan Masjid Jami’ Kota Malang, Minggu (28/10/2018) sejak 04.30 WIB, dibubarkan oleh polisi dan Wali Kota Malang Sutiaji.
Seperti diketahui massa aksi yang datang berjumlah ribuan. Mereka sudah berkumpul sejak pukul 02.00 WIB di Masjid Jami’ Malang, tidak diketahui berasal dari mana saja peserta aksi bela kalimat tauhid kali ini. Namun usai salat subuh, massa aksi yang mayoritas berpakaian putih-putih itu langsung menuju ke kawasan Alun-Alun Kota Malang.
Dengan membawa bendera hitam dan putih bertuliskan kalimat tauhid serta topi hitam bertuliskan kalimat tauhid, mereka hendak melakukan aksi.
Namun belum sampai aksi berlangsung, ratusan aparat kepolisian dan TNI sudah bersiaga sejak pukul 03.00 WIB, mulai memberikan imbauan agar para peserta aksi membubarkan diri. Karena himbauan dari aparat tidak dihiraukan, sekitar pukul 06.00 WIB, massa aksi bela kalimat tauhid akhirnya diminta bubar untuk oleh aparat keamanan.
Tidak hanya itu beberapa orang berpakaian preman juga meminta peserta aksi untuk membubarkan diri, sempat terjadi beberapa ketegangan, puncaknya seorang perempuan yang membawa balon hitam putih sempat direbut beberapa orang laki-laki dan mencoba meletuskan balonnya.
Bahkan, dalam aksi tersebut seorang peserta aksi terlihat sempat terkena pukul oleh massa yang tidak diketahui identitasnya. Beruntung aparat kepolisian sigap menghalaunya dan tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri membenarkan belum memberikan izin aksi tersebut demi alasan keamanan dan ketertiban.
“Belum diizinkan. Tadi oleh Forkopimda diberikan himbauan, agar massa yang sudah datang ke Kota Malang untuk ikut bersama – sama menjaga kondusifitas Kota Malang,” jawab Asfuri.
Di sisi lain, Wali Kota Malang Sutiaji yang juga mengawal jalannya aksi juga enggan berkomentar banyak.
“Nunggu kondusif dulu saja lah, saya gak komentar dulu ya,” jelasnya.
Tindakan Sutiaji menolak berkomentar memang beralasan, pihaknya tidak menginginkan ada pembelokan opini ditengah situasi dan kondisi yang berpotensi konflik seperti ini. (Doi/DnD)