Malang – Setelah Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila di Bandung, membuat MPR mengajak semua elemen untuk tidak lagi melihat ke belakang, tapi bersama-sama menatap kedepan untuk pembangunan.
Martin Hutabarat, SH Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, sebelumnya rakyat seolah kebingungan terkait kapan lahirnya Pancasila, terutama pada saat Sosialisasi Empat Pilar terkait pentingnya Pancasila.
“Badan Pengkajian ini dibentuk agar kehidupan bernegara lebih stabil dalam membangun ketatanegaraan. Sebenarnya GBHN (Garis Besar Haluan Negara) ini penting atau tidak untuk dimunculkan kembali, atau tidak penting tapi dibuat penting, untuk itu perlu adanya masukan dari beberapa Perguruan Tinggi,” ungkap Martin Hutabarat saat diwawancarai awak media.
Untuk itu perlu adanya Penataan Kewenangan MPR dan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN, yang mulai hari Jumat (03/06/2016) dilakukan kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dengan Universitas Brawijaya di Kota Malang.
“Sampai sejauh ini, beberapa Perguruan Tinggi memberikan masukan, bahwa GBHN sangat penting dibentuk, agar saat pergantian Presiden maka tidak akan merubah arah pembangunan, yang dimulai dari sektor industri dasar, kelautan atau hal yang lain. Negara ini perlu fokus dalam merencanakan pembangunan, agar kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai,” pungkasnya dengan ramah. (DnD)